Pemerintah Indonesia bersama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menyerukan aksi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menghentikan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang masih menjadi ancaman serius bagi subsektor peternakan nasional. 

Ajakan itu disampaikan dalam Media Briefing "Strategi Nasional Pengendalian PMK: Bangkitkan Peternakan Jaga Ketahanan Pangan" di Jakarta, pada Selasa 26 Agustus 2025. PMK yang kembali muncul pada 2022, setelah lebih dari tiga dekade Indonesia berstatus bebas penyakit telah menimbulkan kerugian ekonomi besar. 

Sebagai gambaran, kajian Trisatya Naipospos dkk. (2017) memperkirakan potensi kerugian akibat PMK bisa mencapai sekitar Rp 9,9 triliun. Meski perhitungan tersebut bukan angka spesifik untuk wabah 2022, kajian ini menunjukkan betapa serius dampak penyakit ini terhadap produktivitas ternak, perdagangan, dan pendapatan jutaan peternak.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan pengendalian PMK harus dilakukan secara berkesinambungan.  “Upaya pengendalian PMK ini ibarat lari maraton, bukan sekadar sprint. Kita membutuhkan semua sumber daya dan dukungan penuh dari peternak, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, serta media untuk menekan penyebaran virus dan menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Agung juga menyoroti pentingnya melawan hoaks terkait vaksinasi. “Rumor negatif tentang vaksin sering menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan. Informasi akurat diperlukan agar masyarakat tidak ragu melakukan vaksinasi,” katanya. Pemerintah telah meluncurkan peta jalan pemberantasan PMK menargetkan Indonesia Bebas PMK tanpa vaksinasi di tahun 2035. Hal ini menjadi semangat bagi pemerintah untuk terus mengambil langkah strategis pengendalian PMK, langkah tersebut meliputi program vaksinasi berbasis risiko, menetapkan zona prioritas, memperketat biosekuriti, meningkatkan kapasitas petugas kesehatan hewan, memperkuat surveilans, hingga melibatkan publik melalui kampanye edukasi. 

Upaya dari pemerintah ini juga mendapatkan dukungan FAO dan Pemerintah Australia melalui program Pusat Darurat untuk Penyakit Hewan Lintas Batas (Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases/ECTAD). “Ternak yang sehat berarti mata pencaharian yang aman bagi peternak dan pangan yang aman bagi keluarga. FAO berkomitmen untuk mendukung Indonesia dengan keahlian teknis dan praktik terbaik global guna memperkuat pengendalian penyakit, melindungi kesehatan hewan, dan memastikan sistem pangan berkelanjutan di seluruh penjuru negeri,” ujar Rajendra Aryal, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste. 

“Pengendalian PMK yang efektif di Indonesia tidak hanya akan melindungi sektor peternakan nasional tetapi juga berkontribusi pada stabilitas regional dalam kesehatan hewan, perdagangan, dan ketahanan pangan,” jelasnya. Senada, Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, menekankan kesiapsiagaan lapangan harus diperkuat. “Kunci keberhasilan ada pada deteksi dini dan respons cepat. Peternak perlu melaporkan kasus yang dicurigai, sementara petugas di lapangan harus sigap melakukan tindakan pengendalian,” tegasnya.

Pemerintah menilai peran peternak sebagai garda terdepan sangat vital, mulai dari menjaga biosekuriti hingga memvaksinasi ternak tepat waktu. Salah satu peternak seperti Barkah telah merasakan manfaat dari upaya nasional pengendalian PMK dalam beberapa tahun terakhir.  “Meningkatkan kesadaran peternak tentang PMK sangat penting dalam mendorong kami untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, termasuk memvaksinasi ternak tepat waktu. Upaya yang lebih terpadu di seluruh Indonesia akan membantu peternak pulih dari penyakit ini dan dampak finansialnya,” ujarnya. 

Keberhasilan strategi PMK hanya dapat dicapai dengan keterlibatan semua pihak. Aksi kolektif yang lebih kuat berarti ternak yang lebih sehat, peternak yang sejahtera, dan pasokan pangan yang lebih aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Repost dari Nyala Nusantara : https://nyalanusantara.com/read/ragam-nusantara/9236/jadi-ancaman-serius-subsektor-peternakan-nasional-kementan-dan-fao-serukan-aksi-kolektif-cegah-pmk