Komisi IV Minta Pemerintah Pastikan Ketersediaan Vaksin PMK untuk Peternak
Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian ketersediaan vaksin penyakit mulut dan kaki (PMK) bagi peternak. Hal ini disampaikan menyusul lonjakan kasus PMK pada sapi di tujuh provinsi Indonesia.
"Pastikan bahwa vaksin PMK cukup dan jangan ada pungutan atau biaya vaksin dari peternakan rakyat," ujar Ajbar dalam keterangan resminya Minggu (19/1).
Di samping menekankan pentingnya akses vaksin gratis untuk peternak kecil, dirinya juga menilai perlunya dukungan terhadap operasional tenaga vaksinasi. Ia menyebutkan bahwa pemberlakuan pungutan biaya vaksinasi pada peternak rakyat hanya akan memperburuk situasi.
"Peternakan rakyat tidak boleh dipungut biaya. Sebab faktanya, jangankan dipungutin biaya, gratis saja masih banyak peternak yang enggan melaporkan ternaknya untuk divaksin," ungkap Ajbar.
Wabah PMK kini telah menjangkiti tujuh provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Lampung. Sejak pertengahan Desember 2024, jumlah kasus PMK terus meningkat, menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak dan masyarakat luas.
Ajbar juga mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bertindak cepat dalam mengatasi wabah ini. Menurutnya, langkah konkret seperti percepatan distribusi vaksin, edukasi kepada peternak, serta jaminan vaksinasi gratis dapat membantu menekan penyebaran virus.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pendampingan terhadap peternak dalam menghadapi wabah ini. Banyak peternak kecil yang belum menyadari pentingnya vaksinasi, sehingga peran pemerintah sangat krusial dalam memastikan kesadaran dan keterlibatan peternak.
Dengan kasus PMK yang terus meningkat, ia berharap pemerintah mengambil langkah tegas dan strategis demi melindungi sektor peternakan nasional. "Kesejahteraan peternak harus menjadi prioritas utama, dan pemerintah harus memastikan segala bentuk dukungan tersedia," tandasnya.
Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) telah bersama Pemerintah Provinsi Lampung menggencarkan vaksinasi PMK pada ternak sapi di Lampung Tengah. Vaksinasi ini merupakan bagian dari upaya mendorong status zero case (nol kasus) PMK di Lampung sekaligus menjadi zona hijau bebas PMK.
“Saya memberikan atensi dan apresiasi yang luar biasa kepada Dirjen PKH Kementan, PT KASA dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan vaksinasi," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin.
Program vaksinasi ini melibatkan sembilan perusahaan penggemukan sapi pedaging (feedloter) di Lampung, termasuk PT Karunia Alam Sentosa Abadi (KASA), yang melakukan vaksinasi pada ternak di radius 3 kilometer dari lokasi mereka. Kegiatan ini juga diinisiasi oleh Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo).
Dirjen PKH, Agung Suganda, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan PMK.
“Dengan vaksinasi bersama-sama, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan secara mandiri oleh Gapuspindo, ini dalam rangka melakukan pencegahan PMK,” beber Agung.
Pemerintah, sambungnya, menargetkan vaksinasi selesai dalam waktu dekat untuk menekan risiko penularan PMK.
“Kami dari Pemerintah Pusat mengapresiasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang bergerak cepat, dengan adanya peningkatan kasus di Pulau Jawa, di Lampung segera melakukan vaksinasi,” cetus dia
Ia juga mengimbau peternak untuk tidak panik dan memastikan hanya memperjualbelikan ternak yang sehat dan telah divaksin.
“Menjadikan Lampung tidak ada kasus PMK, agar mobilisasi ternak berjalan dengan baik dan ini merupakan dukungan bagi nasional yang saat ini kita mendorong agar Indonesia kembali bebas dari PMK," tambahnya.
Sementara itu, pemilik PT KASA, Didiek Purwanto, menyebutkan bahwa sembilan feedloter siap membantu percepatan vaksinasi PMK.
“Kita targetkan sebelum bulan Februari, semua radius 3 km sudah bisa divaksin, sesuai dengan arahan pak Dirjen. Kita amankan Lampung agar menjadi zona hijau sehingga Lampung bisa menjadi lumbung ternak yang luar biasa pungkas Didiek.
Repost dari Media Indonesia : https://mediaindonesia.com/ekonomi/735871/komisi-iv-minta-pemerintah-pastikan-ketersediaan-vaksin-pmk-untuk-peternak