RI Banjir Susu Impor, Pemerintah Bentuk Satgas
Jakarta - Impor susu di Indonesia mengalami kenaikan signifikan lantaran rendahnya produksi dalam negeri dan bebas bea masuk impor alias hanya 0%. Mengatasi hal tersebut, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) Impor bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).
Budi menjelaskan untuk mengatasi kondisi tersebut, pihaknya tidak hanya memperbaiki dari segi kelembagaan dan meningkatkan produktivitas dalam negeri, namun juga menghalau impor susu. Saat ini pemenuhan impor susu dari sejumlah negara bebas bea masuk, oleh karena itu pihaknya membentuk Satgas Impor bersama Kemenko PM.
"Soal tarif impor, kami di Kementerian Koperasi dan Kemenko Kebudayaan Masyarakat sudah membentuk Satgas Impor. Kita jangan memperbaiki dari sisi kelembagaan, produksi, tapi juga hadangannya (impor)," kata Budi Arie saat rapat kerja bersama Komite IV DPD RI dikutip dari YouTube DPD RI, Senin (9/12/2024).
Dia menjelaskan, melalui Satgas Impor ini nantinya dapat membuat tarif bea masuk yang kompetitif sehingga menciptakan perdagangan yang adil. Dia menekankan pemerintah harus melindungi industri dalam negeri dengan tidak membanjiri impor.
"Karena itu kita dukung Satgas Impor ini untuk membentuk tarif yang baik, yang kompetitif. Karena saya percaya di dunia ini nggak ada lagi istilah free trade perdagangan bebas, yang ada fair trade, perdagangan yang adil. Karena kita juga harus melindungi produk kita kalau kita terus membanjiri impor Terus mau UMKM kita ngetik terutama tekstil dan sebagainya," jelas Budi.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyebut penyebab aksi buang susu dari peternak sapi Boyolali beberapa waktu lantaran tidak terserapnya produksi susu oleh industri pengolahan susu. Hal ini disebabkan industri pengolahan susu diberikan pilihan dapat mengimpor bubuk susu sapi dari luar negeri.
"Karena memang mereka peternak sapi atau koperasi buang susu karena tidak terserap di industri pengolahan susu. Industri pengolahan susu punya opsi menggunakan bahan baku susu bubuk impor yang jumlahnya 3,7 juta ton. Pertanyaannya kan koperasi, peternak sapi perahnya nggak punya opsi," kata Ferry.
Dia menegaskan, impor susu sapi memang harus ditekan. Untuk itu, pihaknya bersama dengan Kemenko PM beberapa waktu lalu mengkaji kembali kebijakan impor apa saja yang berdampak pada masyarakat.
"Memang harus dibatasi impornya, makannya kita di kantor Kemenko PM kemarin harus kritisi peraturan-peraturan apa saja yang memang impor itu berdampak pada masyarakat. Ada ribuan kebijakan impor yang sangat berdampak pada masyarakat. Jadi, kita berbusa-busa bicara membuat sebagus-bagusnya program kemudian kita kalah bersaing dengan itu," jelas Ferry.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor. Tujuan satgas itu adalah mengawasi barang masuk ke Indonesia yang dikhawatirkan dapat mengganggu UMKM.
"Kita membuat satuan tugas impor barang, mengawasi, mengusulkan perubahan regulasi kepada Bapak Presiden agar banjirnya impor yang merusak produksi dalam negeri, terutama UMKM ini bisa diatasi," kata Menko Bidang PM Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (3/12/2024), dikutip dari detiknews.
Dia menerangkan, pembentukan satgas ini juga akan mengemban tugas untuk mengkaji regulasi yang berkaitan dengan permasalahan impor. Dia menjelaskan, satgas ini akan langsung dikepalai oleh setingkat deputi di Kemenko PM.
Repost dari Detikfinance : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7678414/ri-banjir-susu-impor-pemerintah-bentuk-satgas