Stok Vaksin PMK Terbatas Jelang Iduladha, Komisi IV Imbau Pemerintah Perluas Kerjasama
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti sejumlah kendala serius yang masih dihadapi dalam upaya pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjelang Hari Raya Iduladha.
Hal tersebut disampaikan Firman usai melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspek) Komisi IV DPR RI di Kabupaten Purwakarta, yang juga melibatkan Badan Karantina dan berbagai stakeholder peternakan.
"Yang menarik ini yaitu, pertama, banyak kita temukan bahwa masih ada persoalan-persoalan yang bagi kami serius. Terutama penjelasan daripada Badan Karantina, dalam rangka persiapan untuk menjelang Hari Raya Idul Adha. Karena hari ini konteksnya peternakan, tadi disampaikan bahwa problem yang kita hadapi tadi adalah bagaimana kesiapan Pemerintah untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan, menjelang Hari Raya Idul Adha nanti, tiba-tiba ada wabah, yang terkait Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terulang kembali. Karena itu, biasanya terjadi seperti itu," kata Firman Soebagyo dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/05/2025).
Selain itu, Firman mengungkapkan bahwa pemerintah hanya mampu menyediakan 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional, jauh di bawah kebutuhan riil di lapangan.
Sementara itu, para pelaku usaha swasta memiliki stok sekitar 20 juta dosis vaksin, namun vaksin tersebut harus dibeli sendiri oleh peternak skala menengah dan besar.
“Yang menjadi keberatan kami (DPR RI) adalah Pemerintah menyampaikan hanya menyediakan vaksin, itu jumlahnya 4 juta. Sedangkan, yang ada di stok para pelaku usaha swasta, itu ada 20 juta vaksin. Namun, vaksin yang 20 juta itu, itu harus dibeli dan kemudian dipakai oleh mereka, para pelaku peternakan yang skala menengah dan skala besar. Persoalannya adalah, kalau untuk skala menengah, itu siapa yang akan menyuntikkan. Ini problemnya. Karena, dokter hewan kita itu masih sangat terbatas, kalau kita mengandalkan dari dokter hewan yang berada di Pemerintahan. Oleh karena itu, tadi kami sarankan agar vaksinasi ini dilakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder. Bahwa, Pemerintah itu hanya mampu menyediakan 4 juta untuk nasional. Artinya, sangat kecil sekali, dibandingkan populasi sapi yang ada,” jelasnya.
Legislator Dapil Jawa Tengah ini menghimbau agar pemerintah memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran hewan dan peternakan untuk membantu proses vaksinasi. Sosialisasi juga dinilai penting agar seluruh stakeholder memahami peran pemerintah yang terbatas dalam penyediaan vaksin nasional.
"Kemudian, yang 20 juta itu, itu diundang para stakeholder agar mereka memberi, dan kemudian Pemerintah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Fakultas Kedokteran Hewan, atau Peternakan, untuk melakukan penyuntikan vaksin tadi. Ini solusinya," bebernya.
Repost dari Panen News : https://www.panennews.com/peternakan/1681308320/stok-vaksin-pmk-terbatas-jelang-iduladha-komisi-iv-imbau-pemerintah-perluas-kerjasama