Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik di era digital, Balai Besar Veteriner atau BBV Wates menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP), Selasa, (8/7/2025). FKP ini menjadi bagian dari change of management guna menjembatani kesenjangan kebijakan penyelenggaraan layanan oleh instansi pemerintah dengan harapan serta kebutuhan masyarakat.

Peserta kegiatan ini meliputi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY, UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Polbangtan Yogyakarta Magelang, Balai Riset dan Monitoring Plasma Nutfah (BRMP) Jogja, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jogja, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT), hingga Media Massa.

Kepala BBV Wates drh. Hendra Wibawa mengatakan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan digitalisasi layanan publik, serta pengendalian penyakit hewan menular (PHM) dan zoonosis, telah disusun inovasi layanan digital. 

“Kami memiliki inovasi layanan SiDARA (Sistem Informasi dan Analisis Laboratorium) dan SIAP-PAK (Sistem Informasi dan Pemetaan Penyakit Hewan Konfirmatif). Sistem ini menyajikan data terkait pengujian dan pemantauan kesehatan hewan dari berbagai wilayah. Jadi masyarakat bisa mengakses hasil uji dengan cepat, transparan, dan akurat," ucap Hendra Wibawa.

Berdasarkan hasil survei, kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada Triwulan II dari BBV Wates sangat baik, dengan nilai TW II SKM 3,775 atau kategori Sangat Baik. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian drh. Mohammad Arief Cahyono, mengapresiasi langkah BBV Wates dalam meningkatkan layanan dengan kebutuhan masyarakat.

“Pencapaian BBV Wates terkait pengujian kesehatan hewan, mendukung program Kementerian Pertanian dalam mewujudkan ketersediaan pangan hewani untuk kemandirian pangan. Inovasi layanan digital yang dilakukan merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Kemudian FKP ini bisa menjadi sarana penguatan sinergitas layanan” ujar Arief Cahyono.    

Muhammad Rifki Taufikurrahman, selaku Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan, Perwakilan Ombudsman DIY menjelaskan, optimalisasi terkait layanan publik harus bisa menjawab tantangan layanan digital. Menurutnya, untuk tantangan dalam pelayanan publik, membutuhkan inovasi dalam menyediakan informasi yang mudah diakses baik manual maupun digital. 

"Digitalisasi layanan bisa menjadi sarana menyerap pengaduan dan aspirasi masyarakat, dalam rangka perbaikan layanan” ujar Muhammad Rifki Taufikurrahman.

Dalam kegiatan tersebut juga disosialisasikan survei penilaian integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rangka membangun integritas mewujudkan pelayanan publik bebas korupsi.

Seluruh peserta juga menandatangani pakta integritas sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dari korupsi, tanpa gratifikasi, dan mendukung keterbukaan informasi publik.

Selain itu juga diberikan apresiasi kepada pelanggan BBV Wates baik dari instansi pemerintah, swasta, maupun perorangan yang berkontribusi positif dalam layanan BBV Wates.

Repost dari RRI :  https://rri.co.id/yogyakarta/daerah/1636194/balai-besar-veteriner-wates-gelar-forum-konsultasi-publik