Pemerintah menyiapkan anggaran Rp600 miliar untuk pengadaan benih jagung pada 2026–2027 demi memperkuat pasokan bahan baku pakan unggas. Namun, efektivitas program tersebut masih menghadapi tantangan, mulai dari kualitas hasil panen, hingga kepastian penyerapan agar peternak benar-benar menikmati penurunan biaya produksi.
Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran Rp300 miliar untuk benih jagung pakan pada 2026 dan merencanakan tambahan Rp300 miliar pada tahun depan. Pemerintah juga menargetkan pengembangan penanaman jagung hingga 300.000 hektare dengan asumsi produktivitas tujuh ton per hektare, sehingga produksi diproyeksikan mencapai 2,1 juta ton.
Jumlah tersebut ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan jagung pakan yang diperkirakan mencapai 1,8 juta ton. Untuk mengantisipasi kelebihan produksi, pemerintah menyiapkan Perum Bulog sebagai pembeli siaga atau off-taker, sementara program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan diarahkan membantu peternak memperoleh bahan baku dengan harga terjangkau.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan membenahi tata kelola peternakan dari hulu hingga hilir melalui sistem kemitraan yang menghubungkan petani jagung, koperasi, kelompok peternak, dan Bulog.
“Kami siapkan anggaran Rp300 miliar untuk benih jagung. Tahun depan kami anggarkan lagi Rp300 miliar, sehingga totalnya Rp600 miliar. Ini demi peternak ayam Indonesia dan peternak ayam petelur,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, kelompok tani akan dibina untuk memenuhi kebutuhan jagung pakan, sedangkan koperasi berperan mengorganisasi petani dan memperkuat kerja sama dengan kelompok peternak sebagai pembeli hasil produksi. “Dia menyatu dalam satu koperasi, kemudian kita hitung lagi kebutuhannya berapa.
Kebutuhannya, yaitu 1,8 juta ton. Untuk 1,8 juta ton, kita tanamkan jagung yang lebih, yaitu 300 ribu hektare. Dikali 7 ton itu sama dengan 2,1 juta ton produksinya,” ujarnya. Amran menjelaskan, hasil panen petani binaan akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan peternak yang menjadi mitra. Jika produksi melampaui kebutuhan, nantinya Bulog akan menyerap kelebihan pasokan agar petani memiliki alternatif pembeli.
Pasalnya, kepastian penyerapan menjadi bagian penting dari skema pemerintah untuk menghubungkan produksi petani dengan kebutuhan pakan unggas. Melalui mekanisme tersebut, Bulog tidak hanya bertugas menyerap kelebihan pasokan, melainkan juga mengelola cadangan untuk disalurkan kembali ketika peternak membutuhkan jagung.
Adapun pada 2026, pemerintah menetapkan target pengadaan jagung dalam negeri minimal satu juta ton dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.500 per kilogram untuk jagung pipilan kering berkadar air 18%–20% di tingkat petani.
Sementara itu, Keputusan Kepala Bapanas Nomor 216 Tahun 2025 menetapkan HPP Rp6.400 per kilogram untuk jagung pipilan kering berkadar air maksimal 14% dengan kandungan aflatoksin maksimal 50 part per billion (ppb) di gudang Bulog.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan kesiapan perusahaan mendukung penguatan ekosistem jagung nasional melalui mekanisme pengadaan, pengelolaan stok, dan distribusi yang terintegrasi. Dia menyampaikan cadangan jagung yang terserap akan dikelola untuk mendukung keberlanjutan usaha peternakan rakyat. “Kami ingin memastikan bahwa ketika petani menghasilkan produksi yang melimpah, ada mekanisme penyerapan yang memberikan kepastian pasar. Pada saat yang sama, ketika peternak membutuhkan jagung untuk menjaga keberlangsungan produksinya, Bulog dapat hadir menyediakan pasokan melalui skema stabilisasi yang tepat sasaran,” ujar Rizal. Sejalan dengan upaya tersebut, alokasi SPHP jagung pakan pada 2026 mencapai 391.900 ton setelah penambahan 150.000 ton dari alokasi awal 241.900 ton.
Hingga 27 Oktober 2026, realisasi program mencapai 216.800 ton dan telah menjangkau 11.646 peternak unggas melalui 151 koperasi dan asosiasi di 29 provinsi. Alokasi tersebut meningkat hampir delapan kali lipat dibandingkan dengan 2025 yang sebesar 51.200 ton.
Selain menjaga pasokan jagung, pemerintah juga mengarahkan penguatan ekosistem hingga hilirisasi hasil peternakan. Produksi telur dari peternak mikro dan kecil diharapkan terserap melalui pasar reguler, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengembangan industri pengolahan telur menjadi produk cair maupun tepung telur.
Meski pemerintah telah menyiapkan anggaran dan skema penyerapan, peternak masih menghadapi tekanan biaya produksi. Ketua Pinsar Petelur Nasional (PPN) Yudianto Yosgiarso mengatakan peternak saat ini kesulitan memperoleh jagung dengan harga yang wajar. Yudianto menuturkan pedagang menawarkan jagung dengan harga minimal Rp7.800 per kilogram, bahkan mencapai Rp8.000 per kilogram atau lebih, bergantung pada daerah. Di sisi lain, harga telur di tingkat peternak masih berkisar Rp19.500–Rp20.000 per kilogram. “Kami masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan jagung dengan harga. Ada pedagang menawarkan dengan harga minimal Rp7.800, bahkan ada yang Rp8.000, Rp8.000 lebih, tergantung di daerah mana. Nah ini sebetulnya sangat menyulitkan kami,” kata Yudianto saat dihubungi Bisnis, Rabu (28/10/2026). Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut, nasib para peternak semakin tertekan. Terlebih, pakan menyumbang sekitar 80%–85% dari biaya pembentukan telur. Dari keseluruhan komponen pakan, jagung menyumbang sekitar 50%, konsentrat 35%, dan dedak atau katul 15%.
Dengan komposisi tersebut, kenaikan harga jagung dari Rp6.000 menjadi Rp8.000 per kilogram berpotensi menambah biaya pakan sekitar Rp1.000 per kilogram. Dengan asumsi tiga kilogram pakan diperlukan untuk menghasilkan satu kilogram telur, kenaikan tersebut dapat menambah biaya pembentukan telur sekitar Rp3.000 per kilogram. Bukan hanya jagung, tekanan juga datang dari bahan baku lain.
Yudianto menyebut harga konsentrat yang sebelumnya berada di kisaran Rp7.000 per kilogram kini hampir mencapai Rp9.000 atau lebih. Adapun harga dedak yang sebelumnya sekitar Rp3.800 per kilogram kini meningkat menjadi Rp6.400–Rp6.700 per kilogram.
Dia menuturkan kondisi tersebut membuat peternak terus menanggung kerugian dan berisiko kehilangan modal untuk meremajakan populasi ayam. “Modalnya sudah habis kalau ayam itu diteruskan dengan jumlah tertentu, istilahnya kita memaksakan populasi, maka kerugiannya akan lebih banyak lagi,” tuturnya. Meski demikian, dia menyambut baik rencana kemitraan petani dan peternak, tetapi mengingatkan program tersebut baru berpotensi dirasakan pada Maret—April 2027.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu segera menjawab kebutuhan pasokan jagung dalam jangka pendek. Yudianto juga meminta program tidak berhenti pada pembagian benih dan pupuk. Ketersediaan pompa, traktor, mesin pemipil, serta fasilitas pengeringan menjadi bagian penting agar produksi dan kualitas jagung sesuai kebutuhan peternak.
Selain itu, keterbatasan mesin pengering atau dryer yang dimiliki petani maupun kelompok tani turut menjadi sorotan. Tanpa dukungan tersebut, jagung berpotensi tidak memenuhi standar mutu yang dibutuhkan peternak meskipun pemerintah telah menyiapkan mekanisme penyerapan. Yudianto menyebut peternak membutuhkan jagung dengan kadar air maksimal 15% dan kandungan aflatoksin maksimal 50 ppb. Karena itu, kualitas hasil panen dan kepastian pengolahan menjadi persoalan yang perlu diperhatikan bersamaan dengan peningkatan produksi. Selain pasokan jagung, Yudianto meminta pemerintah memperkuat penyerapan telur. Dia menyebut opsi melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) untuk membeli telur dari peternak pada harga Rp26.500 per kilogram dan memasoknya kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Yudianto mengingatkan kerugian berkepanjangan dapat mengganggu peremajaan ayam petelur. Dia menyoroti harga anak ayam umur sehari atau day-old chick (DOC) layer yang turun dari kisaran Rp9.000–Rp14.000 menjadi Rp3.000–Rp4.000 per ekor. Kondisi itu, menurutnya, menjadi salah satu indikasi melemahnya minat peternak untuk menambah populasi karena biaya pemeliharaan masih tinggi.
Dia khawatir pengurangan populasi ayam akibat keterbatasan modal dapat berujung pada kekurangan pasokan telur ketika permintaan meningkat, termasuk menjelang Natal dan Tahun Baru serta Lebaran.
Dihubungi terpisah, Pengamat Pertanian Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan efektivitas anggaran Rp600 miliar perlu diukur berdasarkan tambahan produksi jagung berkualitas yang berhasil diserap secara efisien dan mampu menekan biaya di sepanjang rantai pasok hingga peternak dan konsumen.
Menurut Eliza, bantuan benih memiliki dampak terbatas terhadap produktivitas apabila persoalan penargetan, kualitas benih, dan kesesuaian varietas dengan kondisi agroekologi belum teratasi. Produktivitas juga bergantung pada ketersediaan pupuk berimbang, air atau irigasi, tenaga kerja, perlindungan tanaman, serta pendampingan kepada petani. Menurutnya, asumsi produktivitas tujuh ton per hektare perlu didukung kesiapan produksi di lapangan.
Keterlambatan pupuk, keterbatasan air, dan minimnya pendampingan penyuluh berisiko membuat target tersebut sulit tercapai secara merata. Eliza juga mengingatkan pemerintah perlu menghitung biaya fiskal per ton tambahan produksi untuk mengukur efisiensi program.
Perhitungan itu perlu mempertimbangkan biaya produksi per hektare yang bervariasi, bergantung pada intensitas budidaya dan dukungan sarana produksi. Selain produktivitas, Core menilai persoalan pascapanen menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah penting. “Yang masih menjadi PR itu kehilangan pascapanen, kadar air tinggi, biaya pengeringan, dan jarak antara lokasi panen dengan sentra peternakan serta gudang Bulog,” ujar Eliza kepada Bisnis.
Tanpa pengeringan dan logistik yang memadai, tambahan produksi berisiko menumpuk, mengalami susut, atau tidak memenuhi standar penyerapan. Karena itu, peningkatan fasilitas pengering dan gudang perlu berjalan seiring dengan perluasan lahan tanam.
Menurut Eliza, skema Bulog sebagai pembeli siaga berpotensi memperkuat posisi tawar petani apabila harga pembelian transparan, standar mutu jelas, pembayaran cepat, serta kapasitas gudang dan pengeringan memadai. Penyaluran stok melalui SPHP juga dapat mengurangi biaya produksi peternak apabila tepat waktu dan tepat sasaran. Namun, status pembeli siaga tidak otomatis menjamin seluruh kelebihan produksi terserap. Efektivitasnya tetap bergantung pada biaya logistik, kesesuaian harga, dan kemampuan pengelolaan stok. Eliza juga mengingatkan koperasi perlu dikelola secara transparan agar tidak berubah menjadi hambatan baru bagi petani kecil. Jika akses terhadap koperasi terbatas atau pengambilan keputusan tidak terbuka, kemitraan justru berisiko mengurangi manfaat yang seharusnya diterima petani. Di sisi peternak, tambahan pasokan jagung dan penyaluran SPHP berpotensi mengurangi biaya produksi bagi mereka yang dapat mengakses program. Namun, penurunan harga bahan baku tidak otomatis membuat harga telur dan ayam di tingkat konsumen ikut turun. Hal itu dipengaruhi oleh biaya input lain, seperti bungkil kedelai atau soybean meal (SBM), DOC, energi, dan tenaga kerja. Selain itu, jeda penyesuaian harga, struktur pasar, serta margin di sepanjang rantai distribusi ikut menentukan seberapa besar penghematan biaya produksi diteruskan kepada konsumen. Di samping itu, konsentrasi pasar telur dan pakan pada sejumlah perusahaan besar dapat memengaruhi posisi tawar peternak dalam memperoleh input maupun menjual hasil ternak. Ketika biaya produksi turun, penghematan tidak selalu diteruskan sepenuhnya menjadi penurunan harga jual kepada konsumen. “Cuma 5 perusahaan besar tetapi menguasai hampir 66%. Mereka memiliki posisi kuat dalam pengadaan input atau pembelian hasil ternak,” tuturnya. Untuk itu, Core menyebut persoalan mahalnya telur dan ayam tidak semata-mata berkaitan dengan harga jagung, melainkan juga dengan pihak yang menguasai input produksi, menentukan harga pembelian hasil ternak, serta memiliki kekuatan dalam distribusi dan penjualan akhir.
Repost dari Ekonomi : https://ekonomi.bisnis.com/read/20261029/12/2016832/menguji-efektivitas-anggaran-jumbo-benih-jagung-tekan-biaya-pakan-ayam
